Indonesia bersiap menghadapi kebakaran hutan akibat El Niño

0
231

Pemerintah telah mendeklarasikan 16 provinsi di seluruh negeri sebagai rawan kebakaran hutan dan lahan menjelang El Nino yang akan datang, sebuah pola iklim yang terkait dengan pemanasan air di wilayah tengah dan timur Samudera Pasifik khatulistiwa.

Fenomena cuaca seperti itu diketahui memicu perpanjangan musim kemarau di Indonesia, yang dapat meningkatkan risiko kebakaran.

Seorang pejabat dengan Kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Bambang Sugeng, mengatakan deklarasi darurat bahwa daerah-daerah tertentu rawan kebakaran dilakukan sebagai peringatan bagi daerah-daerah ini untuk tetap waspada untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

“Kami memprioritaskan beberapa provinsi, seperti Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, dan Riau,” kata Bambang setelah rapat koordinasi di Sumatera Selatan baru-baru ini. Dia menambahkan bahwa sebagian besar wilayah ini memiliki area luas lahan gambut yang mudah terbakar selama musim kemarau.

Empat provinsi tambahan telah ditambahkan ke dalam daftar daerah rawan kebakaran sejak tahun lalu, yaitu Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat, karena agen-agen mencatat kebakaran hutan meletus di wilayah-wilayah tersebut sepanjang 2018.

Menurut sebuah laporan oleh Pusat Prediksi Iklim Amerika Serikat yang dikeluarkan pada 19 Februari, kondisi El Nino hadir karena suhu permukaan laut khatulistiwa berada di atas rata-rata di sebagian besar Samudra Pasifik. Oleh karena itu, kondisi El Nino yang lemah diperkirakan akan berlanjut hingga musim semi Belahan Bumi Utara tahun ini.

Di Indonesia, Bambang mengatakan bahwa pihak berwenang masih menunggu laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang dimulainya musim kemarau yang berkepanjangan karena kondisi iklim masing-masing daerah berbeda.

Riau menjadi salah satu provinsi pertama di negara ini yang merespons kebakaran hutan dan lahan, karena pemerintahannya menyatakan status darurat terkait kebakaran lahan dan hutan gambut yang sedang berlangsung. Status, berlaku dari 19 Februari hingga 31 Oktober tahun ini, dikeluarkan berdasarkan meningkatnya jumlah lahan gambut dan kebakaran hutan di daerah tersebut, seperti di Dumai, Rokan Hilir dan Bengkalis.

Kabut asap Smokey yang disebabkan oleh kebakaran semacam itu di Riau memaksa pemerintah untuk menutup sekolah, membagikan masker wajah gratis dan menyarankan siswa untuk menghindari kegiatan di luar ruangan. Dari 12 hingga 16 Februari, Dinas Kesehatan Riau mencatat 1.081 kasus penyakit yang berhubungan dengan asap, sebagian besar pada pasien di bawah usia 20 tahun.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan kebakaran merupakan kejadian biasa di Riau karena sejumlah besar titik panas selalu terdeteksi sekitar akhir Februari.

“Meskipun ada keteraturan, kami selalu berupaya untuk merawat setiap hot spot yang terdeteksi. Setelah kami mendeteksi api, kami segera memadamkannya. Itulah konsep pencegahan kami saat ini, ”kata Siti kepada wartawan baru-baru ini.

Dia menambahkan bahwa pihak berwenang juga meminta perusahaan agar lahan gambut di konsesi mereka tidak mengering, serta untuk meningkatkan patroli di lahan yang dimiliki oleh orang lain.

Menteri menggemakan keinginan Bambang untuk tidak membiarkan bencana kabut asap serupa dengan yang terjadi pada tahun 2015 terjadi.

Pada 2015, Sumatra dan Kalimantan mengalami kebakaran hebat, dengan lebih dari 1 juta hektar hutan hancur dan puluhan orang terbunuh. Musim kemarau berkepanjangan yang disebabkan oleh efek El Nino yang sangat kuat dituding sebagai penyebab kebakaran. Namun, aktivis lingkungan dan aktivis hak mengatakan mereka percaya pembukaan lahan tebang-dan-bakar untuk kelapa sawit dan perkebunan lainnya adalah penyebab sebenarnya.

Menurut satelit Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (NOAA) yang dioperasikan oleh Singapura, setidaknya 30 titik panas terdeteksi di Riau antara 1 Januari dan 19 Februari tahun ini. Sementara itu, dua satelit lainnya, Terra dan Aqua, mencatat 146 titik panas di provinsi itu pada periode yang sama.

Menurut instruksi presiden 2015 tentang penanganan kebakaran lahan dan hutan, daerah diwajibkan untuk membentuk satuan tugas yang ditugaskan untuk mengurangi bahaya kebakaran bahkan sebelum administrasi mereka menyatakan status darurat. Gugus tugas tersebut harus mengambil sejumlah langkah untuk mencegah kebakaran, mulai dari menggali sumur artesis hingga mengeringkan lahan gambut yang kering.

Sementara itu, unit militer lokal di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan menggunakan agen biokimia untuk mencegah kebakaran lahan gambut. Agen tersebut, bernama Bios 44, diharapkan untuk menutup lubang dan pori-pori pada tanah gambut kering yang memudahkan udara untuk masuk dan sembarang api memberikan lebih banyak oksigen.

LEAVE A REPLY